fkpd adalah. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. fkpd adalah

Anda dapat mengunduh dokumen ini. Rancangan teknokraktik Renstra adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa scenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. 00. 17. 12. 36. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening kas umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan. Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut : 1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Pengguna. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. 13. Selain PP No. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola keuangan Daerah dapat melibatkan. 4. DENGAN RAHMAT TUHAN. NOMOR 162/PMK. (dalam hal ini adalah Kepala SKPD) berdasarkan pasal 11 ayat (2) PP No. Berdasarkan diagram di atas, sangat jelas bahwa SEPAKAT dapat mendukung hampir di semua bab. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Terduga, termasuk transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka. 4 yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Manajemen risiko adalah sebuah proses untuk analisis, identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan menanggulangi resiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. adalah rencana keuangan tahu nan Pemerintahan D aerah yang diba has dan disetujui bersama oleh P emerintah D aerah dan D ewan P erwakialn R akyat D aerah, dan ditetapkan dengan Peraturan D aerah. Selain itu, sampel terpilih juga melihat pada. Rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, seluruh peraturan kepala daerah semestinya disampaikan kepada DPRD, tanpa terkecuali, karena peraturan kepala daerah adalah dasar dilaksanakannya Perda oleh SKPD. 01. 22. Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Karena laporan tersebut akan menunjukkan hasil kinerja SKPD, sehingga laporan tersebut selalu menjadi prioritas pengelola wilayah. 20. b. 29. Sebagai profesi, pegawai negeri merupakan jabatan yang ditempuh melalui jenjang karier dan bukan berdasarkan pemilihan umum yang melibatkan suara. Laporan yang ditampilkan dalam format grafik dan tabel memang sangat penting. disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. RAK DESA = Rencana Anggaran Kas Desa. Kerangka Anggaran SKPD adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberikuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari. Pasal 41. Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2017. 14. Dengan kata lain, Bappeda adalah lembaga non-departemen yang berada tepat di bawah koordinasi dan bertanggungjawab penuh kepada sang kepala daerah. Operasionalisasi Kegiatan adalah informasi yang terdapat pada bagian H Formulir 3. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi. Data anggaran kas SKPD yang menjadi bahan untuk mengkompilasi dan mengsinkronisasi anggaran kas pemerintah daerah. Dalam ilmu ekonomi, risiko berhubungan dengan pendekatan dan metode dalam menghadapi ketidakpastian dalam bisnis. Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam laman Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) defenisi adalah kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. 25. 3) bertanggungjawab kepada ketua FKPD. 3. 58 Tahun 2005 dan. 9. penyediaan. Sedangkan PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (S KPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dok umen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana. DPA SKPD TAHUN 2022. 000 x 365 hari x 25 % = Rp6. SOAL PILIHAN GANDA AKUNTANSI KEUANGAN KELAS 12. 33. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 9. 2. 5. d. SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang). Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan. Bendahara pengeluaran SKPD adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Penyusunan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud adalah memuat : a. Permintaan keterangan adalah prosedur yang dilakukan jika dalam proses penelusuran angka terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasikan kepada PPKD atau Kepala SKPD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan nasional untuk Periode 5 (lima) tahun. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Barang dan Jasa yang diajukan oleh PPTK; b. Forum ini awalnya diadakan oleh tim Indonesia Mengajar pada 2013 di Jakarta, kemudian dilanjutkan di tahun 2014 di Purwakarta Jawa Barat. 06. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD. 13. Lampiran ini dapat diunduh dalam format pdf dan membantu pemerintah daerah dalam. Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. 06. Pendapatan yang ditangguhkan xxx. Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer terdapat dalam Permenkeu 225/PMK. Titik berat pelaksanaan tugas “pengawasan dan pemeriksaan” adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan. 1. Ditambah lagi penyebutan jabatan PPK-SKPD, kata SKPD kadang kadang tidak diikutkan dalam penyebutan jabatan PPK-SKPD, sehingga jabatan PPK-SKPD hanya diucapkan dengan sebutan PPK saja, dan hal tersebut dapat. Pengertian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kayong Utara. 01 Dinas Sosial Program : 1. Pada Satuan Kerja, RPJM ini selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis SKPD atau lebih dikenal dengan Renstra-SKPD. 14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Surat tersebut merupakan surat yang berguna untuk memberikan informasi kepada wajib pajak tentang besarnya PBB-P2 yang terutang. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD): Adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 12. Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPD juga membuat jurnal penutup. Kepala SKPD wajib menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. Pemerintahan, belanja adalah semua pengeluaran dari rekening. SKPD adalah sebagai berikut: a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga lain. Lampiran Permendagri No. SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggran. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat. Pergantian penyebutan sesuai dengan surat edaran Bupati Langkat H. 41 tahun 2007 sebagai perubahan terhadap PeraturanPemerintah sebelumnya. 3. 2. 23. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 2 tahun 2002 tentang. 02. 5. Liputan6. Kedudukan KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa. Buku Register Penutupan Kas c. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 6. Persyaratan substantif apabila tugas dan fungsi SKPD atau Unit Kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (quasipublic goods). SKPD merupakan pihak yang paling tahu dan berpengalaman. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Kalau STNK adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam bahasa Internasionalnya adalah Vehicle Registration Certificate, yakni legalitas sepeda motor yang didaftarkan dan disahkan oleh Direktorat Lalulintas Kepolisian Republik Indonesia. Mengisi formulir permohonan SKDP di kantor kelurahan. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PerdaI. Kebijakan umum memuat kondisi ekonomi makro. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Repr. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen lainnya yang dipersamakan dengan SPD adalah keputusan tentang pengangkatan pegawai. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang mempunyai fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing . RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; i. L aporan Realisasi Anggaran LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan belanja transfer surplusdefisit pembiayaan. Perbup ini berisi rincian harga satuan untuk berbagai jenis kegiatan, seperti pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. [] [] [Pengertian Lainnya. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten. adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk mencatat belanja bunga, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan7. 17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD. DPA yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran, merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Nah, kalau data-data dalam STNK mungkin kita sudah tahu semuanya karena memang tidak ada singkatan. 23. Kas di kas daerah 30. SKPD menyusun rencana strategis (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rekening tersebut sudah dinihilkan melalui jurnal eliminasi. Mengenai kewenangan dari PA dalam pengadaan barang/jasa telah cukup jelas di dalam Perpres No. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kebijakan, program, dan kegiatan adalah formulasi dari solusi dan polapola operasionalisasi solusi tersebut terhadap permasalahan pembangunan yang teridentifikasi di lapangan. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian. SKPD SKPD adalah submenu untuk mengakses modul pengelolaan SKPD-SKPD (dinas) yang telah mendapatkan penyaluran dana-dana transfer DAK nonfisik dari pemerintah pusat. 000. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 2. Galih Gumelar - Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat dua macam jabatan yang secara resmi menggunakan singkatan yang sama yaitu “PPK”. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi,. Berapa biaya telat bayar pajak mobil? Biaya keterlambatan bayar pajak selama dua bulan adalah PKB x. I. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut RKA SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi. Tugas PPHP adalah menguji dan memeriksa kualitas serta kauntitas barang/jasa yang dihasilkan dari proses tersebut, PPHP tidak ada tugas untuk mengkritisi kelebihan harga, asalkan spesifikasi, jenis, jumlah sesuai yang tercantum dalam kontrak dan diuji sudah berfungsi dengan baik, datang tepat waktu maka PPHP wajib membuat berita. Untuk menyusun dokumen RENSTRA SKPD ada tahapannya. 8 Tahun 2008) selain pada PP No. 201 9 , No. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa mendatang. adalah pejabat pada Unit Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) PKB adalah singkatan dari Pajak Kendaraan Bermotor yang didalamnya tertera sejumlah besaran. 16. 06. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Dokumen sumber untuk penjurnalannya adalah Laporan Posisi Kas Harian yang dibuat oleh BUD. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut: 1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti bukti transaksidi SKPD yang mencatat transaksi-transaksi level Pemda sebagai pelaksanaan dari DPA PPKD. 31. 3. Penanggungjawab adalah kepala Satdik yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan. 3) Jurnal Standar : Berdasarkan DPA-SKPD atau DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, PPK-SKPD melakukan jurnal: Kode Nama Perkiraan Debet Kredit 3. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dari gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke SKPD. Latar belakang penyusunan makalah ini adalah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang harus segera diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, di antaranya adalahSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit kerja pemerintahan kabupaten/kota yang merupakan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan anggaran pada unit kerja yang bersangkutan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian. 9. adalah bagian dan i SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian disajikan dalam “Laporan Realisasi Anggaran”. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yangSurat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 26. Apakah sudah mendengar istilah KPD? KPD adalah singkatan dari ketuban pecah dini atau bisa juga. Dasar Hukumnya adalah : - Permendagri 13 tahun 2006 , Permendagri 59/2007, dan Permendagri 21/2011. Makanya tempat pelayananya disebut Samsat yang kepanjanganya adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, karena ada tiga instansi didalamnya yakni Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah dan PT Jasa Raharja. Pengertian RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen RPJM. Persediaan pegawai adalah jumlah PNS yang dimiliki saat ini. Pejabat. 32 Tahun 2014). Meminta surat pengantar dari RT dan RW setempat. Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) poin 8), adalah : 1) PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD; 2) PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai. Berdasarkan Pasal 1 angka 54 UU PDRD, SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak. 1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya. 14. Dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 disebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatn, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan. Tugas tambahan yang dimaksud meliputi kepala sekolah, kepala perpustakaan,. 6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Verifikator adalah user pimpinan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang11. Bendahara Umum Daerahyang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. FKPD adalah suatu forum pendidikan yang digagas oleh Yayasan Indonesia Mengajar. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang: melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; Pemerintah Daerah dibandingkan Laporan Keuangan SKPD adalah tidak adanya rekening RK.